Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

Tanjung. 18 Oktober 2016. Sebagai wujud transparansi informasi KPU Lombok Utara telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). PPID dibentuk untuk melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab KPU.

PPID dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Lombok Utara. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan dokumentasi dapat meminta langsung ke kantor KPU Lombok Utara maupun melalui media online. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan dokumentasi secara langsung dapat meminta dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPU. Masyarakat yang menginginkan informasi secara online dapat mengakses melalui e-PPID. Permohonan dapat diakses melalui http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=5208. Masyarakat dapat mengajukan informasi dan dokumentasi secara online dengan mengisi formulir secara online pada e-PPID.

 

 

Permohonan akan ditindaklanjuti oleh KPU untuk diberikan informasi dan dokumentasi tersebut maupun ditolak permohonannya. Pertimbangan menerima atau menolak permohonan informasi dan dokumentasi adalah berdasar pada Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi dan dokumentasi yang oleh Undang Undang dibolehkan untuk disampaikan maka KPU akan menindak lanjuti dengan memberikan informasi dan dokumentasi sesuai permohonan yang diajukan. Informasi dan dokumentasi dapat berupa hardcopy maupun softcopy. Sedangkan permohonan melalui e-PPID dapat menggunakan email, faximile atau kurir/Pos. Permohonan melalui e-PPID akan ditindaklanjuti paling lama 7 hari kerja. Masyarakat yang tidak diberikan informasi dan dokumentasi oleh KPU Lombok Utara dapat mengajukan keberatan, apabila keberatan dapat diterima mak KPU Lombok Utara akan memberikan informasi dan dokumentasi yang diminta. Surat keberatan yang disampaikan oleh pemohon kepada KPU apabila tidak ditanggapi atau ditolak oleh KPU maka pemohon dapat mengajukan keberatan dan gugatan di Komisi Informasi.Han67