Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

width=Gangga, KPU Lombok Utara  – Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara menyelenggarakan acara “Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilhan Kepala Daerah” yang diwakili oleh Ketua Divisi Logistik Muzakar, S.Pd.,M.Pd bertempat di Lesehan Sasak Narmada. Kegiatan ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi pemahaman bersama tentang pelaksanaan tahapan pemilu sangat rentan dengan tindak pidana. (14/09/2017).

Adapun yang menjadi peserta dalam pertemuan kali ini adalah Kesbangpol, Ketua Pengurus Partai Politik, Panwaslu, Danramil, Camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutannya, “kepada semua peserta untuk dapat membangun suasana yang harmonis, artinya bahwa antara stakeholder, pihak-pihak yang terkait dapat pelaksanaan Pemilu seperti KPU, Panwas, kesbangpol, TNI/Polri dan Pemerintah Daerah bagaimana upaya kita bersama dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah sehingga dapat memberikan rasa aman dalam mensukseskan Pemilukada 2018, ujarnya”.

Divisi Teknis dan Hupmas Burhan Ekwanto, selaku Narasumber menyampaikan kilas balik pemilihan-pemilihan yang telah dilaksanakan oleh KPU KLU. Harapannya bahwa dengan melihat kebelakang pemilihan2 yang sudah dilakukan merupakan titik awal bagi kita memasuki tahapan pemilohan 2017 yang akan datang.

Kami sudah banyak melakukan diskusi, Analisa-analisa terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada pemilihan yang lalu yang menjadi rumusan yang akan menjadi tindak lanjut dari KPU-KLU  terkait pemilihan 2017 mendatang. jika melihat pemilihan Bupati terakhir tahun 2015 maka tingkat partisipasi 81,13% kali di drop ke kecamatan yang paling tinggi adalah kecamatan Bayan 86,22 sedangkan yang paling rendah ada di kecamatan Pemenang.70,38. Ini menjadi catatan buat KPU Lombok Utara bahwa kecamatan pemenang dalam hal partisipasi menjadi focus agar bisa naik dan seimbang dengan kecamatan lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan tingkat Partisipasi di kecamatan Pemenang paling rendah di Desa Gili Indah 44,05%. Tingkat mobilitas warga Gili Indah sangat tinggi. dan tingkat kesulitan dalam hal perekrutan PPK dan PPS apalagi KPPS.

Dengan kondisi seperti ini, KPU akan menggalang dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Gili Indah agar pemilih yang bekerja di perusahaannya diberikan kelonggaran waktu untuk memilih agar bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Kami berharap dari unsur pemerintah sesuai undang-undang adalah  tugasnya membantu mensosialisasikan terkait pemilihan baik itu pemilihan Gubernur maupun pemilihan mendatang.

Hal-hal Yang mempengaruhi tingkat partisipasi pada pemilihan yang lalu adalah adanya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Yang lebih penting adalah khusus bagi partai politik agar bisa memberikan Pendidikan politik kepada anggotanya agar dalam penggunaan hak pilihnya dapat digunakan. Daftar pemilih dapat meningkatkan partisipasi pemilih, Karena dengan data pemilih yang baik artinya dapat meminimalisir pemilih yang tercatat dua kali dihapus, pemilih yang meninggal dihapus, sehingga DPT yang sudah sesuai dengan aslinya, angkanya sudah turun dengan sesuai dengan aslinya ketika dipakai untuk membagi pemilih yang hadir, maka angkanya semakin tinggi. Adanya peran serta stakheholder, baik pemerintah, pasangan calon dan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas DPT, maka KPU setiap 6 bulan menyempurnakan DPT yang sudah ditetapkan agar mendekati reel serta meminta data ke Dinas Dukcapil memberikan data kependudukan kepada KPU terkait data penduduk pemilih pemula, pemilih yang keluar masuk mutasi serta pemilih meninggal untuk. Sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sudah memerintahkan kepada pemerintah untuk kmberikan data kependudukan kepada KPU.

Divisi hukum dan Pengawasan Juraidin, selaku narasumber menyampaikan materi subsansi Undang-Undang Pilkada. Untuk mengingatkan bahwa perbedaan Undang-Undang Pilkada Tahun 2013 dengan Undang-Undang Pilkada Tahun 2018 adalah terletak pada perubahan undang-undangnya, tanggungjawab penyelenggara, kewenangan penyusunan tahapan, pencalonan, dasar penyusunan DPT, Kampanye, Pemungutan suara, rekapitulasi, pelaksanaan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, serta penanganan sengketa pemilhan. Dasar hukum Pilkada tahun 2013 adalah Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum sedangkan pada Tahun 2018 berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Petunjuk teknis penyelenggaraan, penyusunan regulasi tahapan pemilihan seluruhnya mengacu pada aturan yang dibuat oleh KPU Pusat sedangkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten hanya sebagai pelaksana saja.

Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada KPU  terhadap materi yang diberikan.

Zainudin staf Kesbangpol Lombok Utara memberikan masukan bahwa melihat angka partisipasi yang sangat lemah terutama di Desa Gili Indah agar sebelum pelaksanaan Pemilukada agar KPU bersurat kepada semua perusahaan di Kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Gili Indah agar pemilik perusahaan memberikan kesempatan kepada para karyawan sebagai wajib pilih supaya diberikan kesempatan dalam berpartisipasi menjalankan sebuah demokrasi. Dinas Dukcapil yang diwakili oleh bapak Suparlan memberikan saran agar pemilih mau datang sebaiknya diberikan motivasi kepada masyarakat seperti hadiah agar dapat mendongkrak partisipasi masyarakat. Sumanjadi dari Partai Golkar memberikan masukan agar Pemerintah Daerah bersurat kepada pemilik perusahaan yang ada di Desa Gili Indah untuk memberikan ijin kepada karyawannya menggunakan hak suaranya untuk memilih guna melaksanakan sebuah demokrasi.

Sebelum acara ditutup, Panwaslu memberikan sambutannya bahwa sebagai penyelenggara pengawas yang juga adalah memiliki jargon Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu. Jargon ini membawa kita kepada bagaimana seluruh sahabat Bawaslu dalam bahasan ini adalah Parpol, para pihak agar mengawasi semua tahapan yang ada. Tugas Panwaslu di Kabupaten Lombok Utara adalah KPU, Parpol, Pasangan Calon dan lain sebagainya. Akan tetapi diharapkan kepada para pihak agar bahu membahu dalam mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti pelaksanaan sebelumnya. (Tekmas KPU-KLU)