Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

width=GANGGA (kpu-lombokutarakab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (09/09/2017) menghadiri kegiatan Sosialisasi dan sekaligus menjadi Narasumber pada acara di Mapolres Kabupaten Lombok Utara yang mana  pembukaan disampaikan oleh Kabag OPS, Sutriyanto mengatakan “Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan lat pra ops dalam rangka operasi ngeremrasa gatarin tahun 2017 dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi wilayah Polres Lombok Utara menjelang pilkada tahun 2018”. ujarnya.

 

Dasar dari pada kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang keputusan Negara Republik Indonesia dan surat edaran Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor SDA/535/IX/2017 Tanggal 06/09/2017 tentang cipta kondisi katimbnas yang kondusif jelang pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan operasi ini adalah yang pertama mensosialisasikan Undang-undang tentang pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua mengingatkan tentang pemahaman kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pilkada serentak.

Arahan dari Wakapolres T. Ardiansyah mengatakan “Persiapan kita adalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk wilayah kita sampai saat ini sudah dibilang kondusif, yang perlu kita antisipasi adalah pada saat pelakasanaan kegiatan pilkada nanti. Dalam kegiatan operasi ini memang intruksi dari Polda sendiri yang mana tujuannya adalah pertama itu tersosialisasinya Undang-undang pilkada guna meningkatkan hak dan kewajiban masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2018, yang kedua turunnya angka gangguan katimbnas kejadian jalanan dan kejadian yang meresahkan masyarakat itu sendiri, ketiga terciptanya kondisi katimbnas yang kondusif dalam mendukung pilkada tahun 2018. 3 (tiga) poin utama yang menjadi adrekasipimpinan kita harus laksanakan, ada 1 (satu) tambahan yaitu kasus saracen agar masyarakat jangan mudah meneruskan pesan-pesan tidak jelas ini yang perlu kita antisipasi pada saat pilkada nanti”. ungkapnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Divisi Hukum Juraidin mengatakan “Dalam beberap bulan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara memasuki tahapan pilkada, dari bulan oktober tahun 2017.Selain tahapan pilkada 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara juga akan melaksanakan tahapan pemilu serentak 2019. Untuk Pilkada  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara akan merekrut penyelenggara Adhock yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan ini kami melaksanakan tahapan penyusunan regulasi dan data. Untuk pilkada ada Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 ini adalah perubahan  dari UU  nomor 8 tahun 2015 sebelumnya UU Nomor 1 tahun 2015 yang mana perubahannya lebih pada pencalonan, pendaftaran, persentase dukungan, pengunduran diri paslon dan hak pemilih. Undang-undang Nomor 10 tahun tahun 2017 perubahannya lebih mengarah pada pilkada serentak dan Kabupaten Lombok Utara kebagian Pilkada serentak tahun 2018. Untuk Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 merubah semua Komisioner Komisi pemilihan Umum yang semula 5 orang anggota  nantinya akan dikurangi menjadi 3 orang anggota Komisioner”. Jelasnya.

Sosialaisasi ini bertujuan untuk mengenalkan Undang- undang nomor 10 tahun 2017 dan perubahan-perubahan apa saja yang akan berubah pada  Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 ini untuk diimplementasikan dan demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan dalam berdemokrasi. by: Sub-Bag Teknis dan Hupmas