Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

width=GANGGA (kpu-lombokutarakab.go.id) –  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas, Kamis (24/08/2017), menggelar kegiatan Workshop Alat Bantu Periksa untuk mewujudkan Pemilu Akses pada Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota tahun 2018. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas merupakan sebuah konsorsium organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas di Asia Tenggara di Indonesia yang dimotori oleh Perkumpulan Penyadang Disabilitas Indonesia (PPDI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memiliki tujuan agar ada peningkatan akses penyandang disabilitas pada pemenuhan hak politik dan partisipasi dalam pemilu.

 

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota PPDI Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik. Sementara bertindak sebagai narasumber pada acara tersebut yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Anshori, SP., dari AGENDA yakni Tolhas Damanik, dari JPPR yakni Alwan H. Ola Tokan, Erni dari JPPR dan Jonna A. Damanik sebagai Fasilitator acara.

Burhan Ekwanto selaku Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang menghadiri acara tersebut menyatakan bahwa acara tersebut sangat penting. Konsep pemilu Akses adalah memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai subjek yang aktif dalam setiap pemilihan.

Tolhas Damanik mengungkapkan “Berdasarkan jenisnya ada disabilitas fisik yakni tunadaksa, hambatan fisik. Disabilitas sensorik yakni hambatan pendengaran  dan penglihatan seperti tunarungu dan tuna netra. Disabilitas Intelektual yakni tunagrahita atau kesulitan belajar dan Disabilitas Mental atau Psikososial yakni hambatan perilaku. Berdasarkan World Reports On Disabilities, WHO & World Bank Tahun 2011, satu (1) diantara 7 (15 %) orang adalah mereka yang mengalami keterbatasan Artinya, 15 % dari 7 Milyar penduduk dunia adalah penyandang disabilitas atau sekitar 1,1 Milyar orang. Kalau merujuk pada rumus itu, maka jika pemilih di NTB itu berjumlah 3,5 juta orang, maka jumlah penyandang disabilitas di NTB itu adalah sekitar 350 ribu orang. Suatu jumlah yang cukup besar dalam menentukan arah politik di NTB,” ujar Tolhas.

Menutup acara ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Anshori mengatakan “Tentu teman-teman organisasi JPPR dan PPDI dapat ikut membantu Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelibatan penyandang disabilitas ini. Begitu pun kepada teman-teman media, kami juga berharap agar membuka ruang public seluas-luasnya untuk teman-teman penyandang disabilitas ini,” tandasnya. 

Dalam kegiatan ini, diberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga Negara sehingga dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan dengan akses kemudahan sarana dan prasarana. Guna membantu Komisi Pemilihan Umum dalam memenuhi kewajibannya memberikan akses yang baik bagi kaum disabilitas pada pelaksanaan pemilihan. by: Sub-Bag Teknis dan Hupmas