Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

Gangga (kpu-lombokutarakab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Kamis (27/07/2017) menggelar rapat internal dengan agenda Pencermatan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk dijadikan masukan pada Rapat Koordinasi Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Rapat tersebut dihadiri oleh Divisi Teknis Burhan Ekwanto, S.Sos, Divisi SDM dan PARMAS Hadi Pranatha, SH, Divisi Hukum dan Pengawasan Juraidin, SH., MH, Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Muzakar, S.Pd., M.Pd, Sekretaris Nurdin, S.Sos, Kasubbag Program dan Data Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si, Kasubbag Teknis dan Hupmas Nasihin, SH dan Kasubbag Hukum Lalu Amrullah, SH.

Sebelum rapat dimulai para Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag membahas tentang bagaimana cara rapat tersebut berjalan lancar dan tidak memakan waktu yang banyak karena materi yang dibahas cukup banyak. Dari hasil diskusi mereka menentukan ada yang membaca dan ada yang menyimak sekaligus membandingkan perbedaan dari PKPU dan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

 

Dalam rapat tersebut Divisi Hukum dan Pengawasan Juraidin, ditunjuk untuk membaca Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Beliau membacakan tentang Pemungutan Suara mulai dari perlengkapan pemungutan suara, pemungutan suara, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang.

Suasana rapat semakin menarik ketika ada masukan, pertanyaan, arahan dan jawaban dari peserta rapat, yang memberikan masukan adalah Kasubbag Program dan Data, beliau mengatakan “agar kita mendatangi langsung untuk pemilih yang lagi sakit” kemudian  Divisi Teknis menjawab “untuk pemilih yang sedang sakit dan berada dirumah sakit mereka akan memilih di TPS terdekat, tidak mungkin kita mendatangi orang yang lagi sakit dan rumahnya didaerah terpencil. Kita sudah memfasilitasi untuk mereka memilih bukan berarti kita juga yang harus datang langsung”. ujarnya.

Selanjutnya Kasubbag Teknis dan Hupmas memberikan pertanyaan “apakah orang luar bisa memilih di TPS lain dan sebelum memilih apakah surat suara harus diperiksa oleh Petugas KPPS ?”. Tanyanya.

Terkait dengan hal tersebut Divisi Teknis menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan “orang luar tetap bisa memilih di TPS terdekat asalkan mereka sudah mempunyai A5 sebagai tanda bukti mereka memilih di TPS lain dan KPPS tetap harus memeriksa surat suara bukan hanya mereka mengecek jumlahnya saja dan pemilih harus menerima surat suara dalam keadaan terbuka”. Jelasnya.

Adapun beberapa hal yang menjadi catatan mereka terkait Rancangan Undang-undang Pemilu adalah :

  1. Pemilih yang akan memilih tetapi tidak memiliki e-KTP.
  2. Terdapat perlakuan yang berbeda bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan e-KTP dan Pasport. Pemilih yang menggunakan e-KTP dibatasi hanya pada TPS sesuai alamat KTP sedangkan yang menggunakan Pasport tidak dibatasi.
  3. Terdapat potensi PSU disebabkan oleh pemilih yang menggunakan Pasport.
  4. Penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Beban pekerjaan lebih berat  dari pemilu sebelumnya, sehingga berpotensi melebihi batas waktu yang ditetapkan.
  5. Tidak ada limit waktu yang jelas bagi saksi untuk menyerahkan surat mandat kepada KPPS.
  6. Anggota PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, KPU RI dan saksi-saksi yang tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan.

Pada hari Jum’at (28/07/2017) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara kembali melanjutkan rapat internal dengan agenda membahas tentang sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rapat tersebut staf bagian Hukum Muhamad Herry Widjaya, SH, ditunjuk untuk membaca Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ditengah rapat ada Kasubbag yang memberikan usulan yaitu Kasubbag Program dan Data mengatakan “Pegawai sekretariat organik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagian berasal dari luar kabupaten seharusnya ada perlakuan khusus saat pemungutan dan pemilihan agar kebebasan hak pilih DPRD dapil dapat diakomodir”. Usulnya.

Selanjutnya Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan tanggapan terkait penggunaan e-KTP yang menjadi salah satu syarat dalam memberikan hak suara, “ yang menjadi persoalan kita adalah banyak penduduk yang tidak mempunyai e-KTP, paling tidak ada yang mengakomodir bagi penduduk yang tidak mempunyai e-KTP”. Usulnya.

Rapat internal Pencermatan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berjalan alot dan hangat selama 2 (dua) hari, hasilnya menyimpulkan beberapa persoalan untuk dijadikan bahan masukan pada Rapat Koordinasi yang akan diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia antara lain :

NO.

KETENTUAN PASAL1)

ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN2)

MASUKAN/TANGGAPAN3)

1

348 ayat (1)

Pemilih yang akan memilih tetapi tidak memiliki e-KTP

Perlu ada pengaturan yang tegas dalam PKPU yang mengatur tentang penggunaan hak pilih bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP. Misalnya dengan menggunakan surat keterangan dan/atau pasport.

2

349

Terdapat perlakuan yang berbeda bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan e-KTP dan Pasport. Pemilih yang menggunakan e-KTP dibatasi hanya pada TPS sesuai alamat KTP sedangkan yang menggunakan Pasport tidak dibatasi.

Harus ada perlakuan yang sama antara pemilih yang menggunakan e-KTP dan Pasport.

3

372 ayat (2) huruf d

Terdapat potensi PSU disebabkan oleh pemilih yang menggunakan Pasport.

Harus diperjelas pada PKPU mengenai ketentuan PSU sehingga penggunaan Pasport tidak termasuk sebagai penyebab  terjadinya PSU

4

375 ayat (2)

Penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Beban pekerjaan lebih berat  dari pemilu sebelumnya, sehingga berpotensi melebihi batas waktu yang ditetapkan.

 

Harus ada langkah antisipasi pada PKPU serta juknis yang mengatur supaya pelaksanaan penghitungan suara menjadi efektif dan efisien.

5

382 ayat (9)

Tidak ada limit waktu yang jelas bagi saksi untuk menyerahkan surat mandat kepada KPPS.

Terkait tidak adanya limit waktu, perlu ada pengaturan mengenai batasan  hak bagi saksi yang menyerahkan mandat sebelum penghitungan dengan saksi yang mengikuti sejak awal, misalnya tidak diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap proses dan kejadian  dalam pemungutan dan/atau perhitungan sebelum penyerahan surat mandat.

6

395

Anggota PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, KPU RI dan saksi-saksi yang tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan.

 

Harus disediakan form khusus untuk mencantumkan alasan bagi Anggota PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, KPU RI dan saksi-saksi yang tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.