Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

GANGGA, kpu-lombokutarakab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat pleno yang bertempat di aula rapat dan dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan beberapa orang staf. Senin (22-05-2017)

Dalam sambutannya, Ketua KPU Lombok Utara Fajar Marta menjelaskan 2 (dua) hal yang menjadi agenda rapat pleno kali ini yakni, Pertama Menindaklanjuti surat ANRI Nomor B-KN.00.03/58/2017 tanggal 26 April 2017 prihal Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Kedua Pembentukan HelpDesk terkait pelayanan Konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Terkait agenda pertama, Fajar Marta menjelaskan bahwa dasar hukum pemusnahan arsip mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

 Lebih lanjut terkait dengan arsip yang akan dimusnahkan, Divisi Logistik KPU Lombok Utara Muzakar, menjelaskan bahwa akan ada 3 (tiga) jenis arsip yang akan dimusnahkan yakni Surat Suara Pemilihan Umum Ulang Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 1.000 lembar, Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 sebanyak 160.601 lembar serta Surat Suara Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2015 sebanyak 2.000 lembar.

“Total keseluruhan surat suara yang akan kami musnahkan sebanyak 163.601” jelasnya.

Pemusnahan arsip ini akan dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 dan bertempat di halaman kantor KPU Kabupaten Lombok Utara. “Rencananya kami akan mengundang stakeholder terkait dalam acara tersebut semisal Unsur Kepolisian, ANRI, Kesbangpoldagri, Bawaslu dan KPKNL”. Imbuhnya.

Selanjutnya terkait dengan agenda rapat pleno kedua yakni Pembentukan HelpDesk terkait pelayanan Konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Divisi Hukum KPU Kabupaten Lombok Utara, Juraidin menjelaskan arti pentingya pembentukan HelpDesk yakni untuk mempermudah kerja KPU sebagai pelaksana pemilu dan mempermudah partai politik dalam melakukan input data calon Partai Politik peserta Pemilu 2019. “Semoga dengan adanya HelpDesk SIPOL ini, akan memberikan kemudahan dan manfaat kepada kita (KPU) dan calon parpol dalam menyongsung pemilu 2019.” Harapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa melalui aplikasi SIPOL ini KPU akan melakukan verifikasi terhadap (3) tiga jenis peserta Pemilu yaitu, peserta atau Parpol yang memenuhi ambang batas; Parpol yang tidak memenuhi ambang batas; dan Parpol baru yang telah memiliki Surat Keputusan dari Kemenkumham. Tujuan dari verifikasi tersebut untuk menguji kelengkapan administrasi Parpol, sah atau tidaknya Parpol dan kebenaran administrasi Parpol sehingga KPU bisa mengambil kesimpulan serta keputusan terkait Partai Politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak sebagai peserta Pemilu tahun 2019.

 Karenanya, Juraidin berharap agar HelpDesk yang akan dibentuk ini mampu membimbing setiap Partai Politik yang berkonsultasi secara cepat, mudah dan sederhana sesuai dengan standard operating procedure (SOP) serta dibuktikan dengan Berita Acara konsultasi yang ditandatangani bersama oleh Partai Politik dan helpdesk SIPOL, ujarnya. (Tekmas)