Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

GANGGA(kpu-lombokutarakab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Rabu (03/05/2017) menggelar Rapat Pleno peningkatan kelembagaan terkait dengan autentifikasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diikuti oleh Ketua KPU Lombok Utara beserta anggota, Sekretaris KPU Lombok Utara dan 4 (empat) Kasubbag. Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara Fajar Marta menyampaikan pengantar materi terkait dengan Autentifikasi Partai Politik bahwa kita dituntut untuk berhati-hati karena dana Autentifikasi ini adalah termasuk dana Bantuan Sosial Pemerintah Daerah.

Dana tersebut sangat sensitif sekali dengan lembaga-lembaga yang terlibat didalamnya dan akan berdampak hukum yang sangat besar dikarenakan salah cara memberikan realisasi dana Bansos. Dari tahun ketahun Partai Politik meminta perolehan suara kepada KPU memang sangat mudah kita berikan adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sangatlah banyak. “Kita akan meminta kepada Kesbangpol untuk mengundang Pimpinan Partai Politik beserta sekretaris dan bendaharanya untuk menyatukan persepsi, jangan hanya KPU saja yang paham dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014”. Imbuhnya. Dalam Pleno tersebut Komisioner KPU Kabupaten Lombok Utara menyepakati bahwa Partai Politik yang belum membuat laporan, maka tidak akan diberikan data Autentifikasi di tahun berikutnya serta tidak sembarangan memberikan data perolehan suara kepada masing-masing Partai Politik, terlebih lagi dengan masih adanya Partai Politik yang memiliki Kepengurusan ganda (dualisme kepemimpinan). “Terkait tata cara untuk memperoleh data autentifikasi itu mereka harus memenuhi persyaratan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 agar kita KPU tidak dikatakan kecolongan memberikan data, kecil kelihatannya hanya sebuah data akan tetapi dampak yang diakibatkan sangat besar kalau terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat parpol itu sendiri karena yang diajukan ke Bupati itu yang menjadi tembusan kita termasuk bendel proposalnya” Lanjutnya. Persoalan yang terjadi selama ini adalah Partai Politik enggan untuk mengupdate data kepengurusan yang baru sementara kita harus tahu terlebih dahulu partai-partai mana yang sudah berubah kepengurusaannya walaupun mereka belum menyampaikan ke KPU. “Kewajiban kita disini walaupun kita pihak terkait, tapi ada data yang kita keluarkan dibubuhkan tanda tangan serta berstempel dan ini mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam memberikan data autentifikasi karena itu point yang perlu dipikirkan bentuk leges karena ini merupakah hal yang baru”. Sambung Divisi Hukum Juraidin, SH. Sebelum Rapat Pleno ditutup Ketua KPU Lombok Utara, mengatakan pengelolaan bantuan keuangan parpol menjadi hal yang sangat strategis menjadi pemahaman dan informasi yang krusial bagi seluruh parpol di Indonesia. Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 sebagai substansi dari produk hukum yang menjadi landasan Partai Politik dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan parpol yang diberikan Pemerintah Daerah. “Disini kita akan bersurat kepada semua Partai Politik sebagai langkah awal meminta kepengurusan parpol dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah termasuk surat keputusan Menkumham dengan segera guna untuk mengantisipasi semua kesalahan dan kekeliruan kita untuk memberikan permintaan data parpol” Tegasnya. (TEKMAS KPU KLU)