Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kpulombo/public_html/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 168

Gangga, kpu-lombokutarakab.go.id – Komisioner beserta jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara menghadiri peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Rinjani KPU Kota Mataram (28/04).

Guna meningkatkan pelayanan sebagai lembaga publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bentuk Rumah Pintar Pemilu di masing-masing KPUD se Indonesia. KPU ingin beda dengan lembaga publik lainnya dalam memberikan pelayanan dengan sasaran masyarakat umum maupun kepada partai politik.

Menurut Komisoner KPU Pusat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Wahyu Setiawan, Keberadaan RPP ini merupakan langkah untuk memperbaiki pelayanan sebagai lembaga publik maka KPU ingin memberikan pelayanan yang berbeda.

 

"KPU itu melayani peserta pemilu yaitu partai politik dan perorangan serta masyarakat pemilih," ucapnya ketika ditemui disela acara peresmian Rumah Pintar Pemilu "Rinjani" di KPU Kota Mataram, NTB, Jumat (28/4/2017).

Keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP), menurutnya, diarahkan bisa melayani kedua belah pihak, partai politik maupun perorangan yang membutuhkan data terkait dengan pemilu bisa mendatangi Rumah Pintar Pemilu, begitu juga dengan masyarakat yang ingin mengetahui tentang pemilu.

"RPP itu sebuah gagasan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Muaranya meningkatkan partisipasi, bagaimana masyarakat mau berpartisipasi karena faham terhadap pemilu," ujaranya.

Lebih lanjut disebutkan, pada Rumah Pintar Pemilu Rinjani, satu sisi digunakan sebagai sarana penyampaian berbagai program pendidikan pemilih, sisi lainnya Rumah Pintar Pemilu ini digunakan sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu untuk membangun gerakan sadar berdemokrasi. 

"Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu ini," terangnya.

Sementara itu, menyinggung belum adanya RPP di KPU Kabupaten Lombok Utara, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Lombok Utara Hadi Pranatha, yang ditemui secara terpisah menerangkan bahwa sampai dengan saat ini, KPU Kabupaten Lombok Utara memang belum memiliki RPP karena terkait ketiadaan anggaran dan bangunan RPP.

“memang sampai saat ini, setidaknya ada 4 (empat) KPU di NTB yang belum memiliki RPP, KPU Lombok Tengah, KPU Lombok Timur, KPU Sumbawa Barat dan Kami (KPU Lombok Utara)”. Terangnya.

Saat ini KPU Kabupaten Lombok Utara sedang fokus menyiapkan bahan dan regulasi terkait RPP, harapanya semoga di tahun 2018 mendatang kegiatan ini sudah bisa didanai oleh KPU Pusat.

“sembari menunggu ketersediaan anggaran dari Pusat, saat ini kami sedang menyusun bahan dan regulasi terkait RPP ini. Selain itu kami juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar bisa berpartisipasi dengan memberikan bantuan anggaran guna mewujudkan RPP ini. Semoga tahun 2018 sudah bisa di launching”. Harapnya.

Beliau juga menerangkan arti pentingnya keberadaan RPP ini untuk memberikan pelayanan kepada semua kalangan agar dapat memperoleh informasi publik secara terbuka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

"Dengan keberadaan RPP, kami harapkan dapat menciptakan, membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khitahnya, jadi ini merupakan program yang harus diprioritaskan" katanya. (TEKMAS)