Senin, 21 Mei 2018, WIB

Jumat, 11 Mei 2018, 08:22:35 WIB, 4 View abdul gapur, Kategori : Berita KPU RI

Jakarta, kpu.go.id - Setelah tahap rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melanjutkan tahapan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan DPT di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi ; Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar ; Kepala Biro Perencanaan dan Data, Sumariyandono ; serta Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi pemutakhiran data pemilih didampingi Admin Sidalih dari 31 Provinsi dengan total 62 peserta.

Dalam sambutannya, Pramono mengingatkan kepada peserta untuk memastikan dan meneliti kesesuaian data pemilih guna memastikan hak pilih warga negara dapat terakomodir dengan baik. Sebab, berdasarkan data terakhir, sebanyak 849,6 ribu warga masih belum memiliki atau belum melakukan perekaman e-ktp.

"Ini memang tinggal 849,6 ribu, jadi ini PR (Pekerjaan Rumah), mohon dilakukan cek ulang, kita ingin pastikan jangan sampai kita menghilangkan hak warga negara , karena hak pilih adalah bagian Hak Asasi Manusia (HAM), kita sebagai bagian dari negara ada tiga prinsip satu to respect yaitu menghormati hak asasi warga negara, to protect melindungi hak asasi warga negara, dan to fulfil memfasilitasi hak warga negara," kata Pramono.

Lanjut, Pramono meminta kepada peserta untuk cermat dalam menghadapi isu berkurangnya jumlah DPT yang bisa saja dipolitisasi."Beberapa minggu lalu kalau kita ingat di media sosial beredar kalau ini (Jumlah DPT) modus untuk memenangkan calon tertentu, tentu teman-teman paling mengetahui dari mana penurunan itu muncul, misalnya Jatim dulu 30 juta 500-an, sekrang 30 juta 100-an atau turun 400 ribu, ini yang teman-teman harus bisa jelaskan alasan teknisnya," lanjut Pramono

Usai pembukaan, kegiatan pun berlanjut dengan pendalaman kelompok, setelah itu akan ada presentasi masing-masing kelompok dengan penyampaian kebijakan. (hupmas kpu/bil/foto: dosen/ed diR)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6065/Rakor-Penetapan-DPT-Pramono-Ingat-Tiga-Prinsip-Lindungi-Hak-Pilih





Tuliskan Komentar