Selasa, 21 Agustus 2018, WIB

Jumat, 29 Jun 2018, 09:00:37 WIB, 23 View abdul gapur, Kategori : Berita KPU RI

Surabaya, kpu.go.id - Hari kedua Election Visit Program (EVP) 2018 diisi dengan pemaparan para narasumber baik dari sisi penyelenggara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional maupun dalam negeri. 

Dari sisi penyelenggara pemaparan pertama disampaikan tiga institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Hadir sebagai narasumber dari KPU, Komisioner Ilham Saputra, dari Komisi II DPR, Ketua Zainuddin Amali serta dari DKPP,  Anggota Hasyim Asy'ari. 

Dalam paparannya, Ilham menjelaskan tugas KPU hingga proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu). Dipenjelasannya dia juga menerangkan tentang landasan kerja penyelenggara yang tertuang dalam Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 sementara landasan penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU 10 Tahun 2016. "KPU punya peran keseluruhan bertanggungjawab dalam proses pilkada dan pemilu," ujar Ilham di Surabaya Selasa (26/6/2018).

Dipenjelasan yang lain, Ilham juga menerangkan tentang pola pengajuan anggaran untuk pilkada di Indonesia. Menurut dia dana untuk menjalankan semua program pilkada berasal dari APBD setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah. "Mekanisme sumber anggaran dari local government budget yang melaksanakan pilkada, ada proses politik anggaran disitu, KPU memberikan masukan terkait gambaran anggaran sehingga diketahui masing-masing pihak," ucap Ilham. 

Sementara itu dalam paparannya Zainuddin Amali menegaskan komitmen DPR mendukung semua kebutuhan yang diperlukan KPU saat menjalankan pilkada maupun pemilu. Tidak hanya itu DPR menurut dia juga memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memudahkan penyelenggara maupun pemilih. "Kita memberikan dukungan diawal hulunya, pembuatan aturan hingga hilir dukungan dari pemerintah," kata Zainuddin. 

Zainuddin pun mengungkapkan setiap anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu pada prinsipnya DPR selalu memberikan dukungan. "Kita belum pernah mencoret apa yang diajukan KPU-Bawaslu karena pembahasannya sungguh-sungguh. Kalaupun ada pemotongan biasanya setelah itu di Kemenkeu," tambah Zainuddin.  

Dipaparan terakhir sesi pertama, Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang pola kerja DKPP. Dia menjelaskan bahwa menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari masyarakat. "Jadi kami tidak mencari tapi berdasarkan laporan," ujar Hasyim. 

Hasyim menambahkan bahwa anggota DKPP terdiri dari perwakilan KPU dan Bawaslu serta tokoh masyarakat. (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6242/Peserta-EVP-Dapat-Penjelasan-Pilkada-2018



Jumat, 29 Jun 2018 Pilkada 2018 Aman dan Lancar


Tuliskan Komentar