Jumat, 21 September 2018, WIB

Selasa, 06 Mar 2018, 17:25:37 WIB, 89 View abdul gapur, Kategori : Berita KPU RI

Bogor, kpu.go.id - Penyusun laporan keuangan yang memenuhi syarat kepatuhan jadi satu kewajiban yang perlu dicermati oleh penyelenggara negara. Guna mencapai hal tersebut, bendahara di semua satuan kerja (satker) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk bekerja teliti, agar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inspektur Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU Adiwijaya Bakti, mengatakan mendapat predikat WTP merupakan satu tujuan yang jadi kewajiban bagi seluruh satuan kerja (satker). Menurut dia, kewajiban ini juga jadi bukti, tegaknya nama baik, harkat dan martabat. “Kewajiban WTP bagi kita adalah menegakkan nama baik dan harkat, dan itu semua kewajiban bapak/ibu,” ujar Adiwijaya saat di Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Laporan Penatausahaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2018, Senin (5/3/2018).

DIhari kedua, Adiwijaya menyampaikan materi mengenai audit dana hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Dalam paparannya dia juga mengingatkan para bendahara untuk hati-hati dalam menyusun laporan. Menurutnya pengelolaan dana hibah pilkada, menurut sesuatu yang paling beresiko, karena anggaran berada dalam kendali satker yang melaksanakan pemilihan. “Jadi kita diberi amanah dan tanggung jawab untuk itu,” katanya.

Senada, Kepala Biro Keuangan Setjen KPU Nanang Priyatna kembali mengingatkan para bendahara bahwa tugas yang diemban amat berat. Pososi bendahara menurut dia juga menentukan berhasil tidaknya KPU memperoleh predikat WTP. “Tugas Teman-teman di lapangan berat, banyak tekanan. Tapi kita harus bisa melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme yang ada. Rapih dalam mengarsipkan berkas-berkas,” kata Nanang.

“Rakor ini juga sebagai bahan evaluasi, kendalanya seperti apa, dan bisa kita perbaiki kedepan,” pungkasnya. (ook/red. FOTO: Dody/HUMAS KPU/ed diR)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5678/Pesan-Kepada-Bendahara-Inspektorat-KPU-Predikat-WTP-Merupakan-Kewajiban/berita



Jumat, 29 Jun 2018 Pilkada 2018 Aman dan Lancar


Tuliskan Komentar