Senin, 19 Februari 2018, WIB

Kamis, 01 Feb 2018, 09:36:33 WIB, 31 View abdul gapur, Kategori : BERITA KPU KLU

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Tugas KPU adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Selain itu KPU juga bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati. KPU Kabupaten Lombok Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara  yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Oleh karena itu Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara sebagai pundukung kerja dan kinerja Anggota KPU instansi pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di susun guna melaporkan pertanggung jawaban keberhasilan kinerja pelaksanaan capaian sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelaksanaan kinerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Lombok Utara ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong KPU Kabupaten Lombok Utara dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan        perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada stakeholder.

2. Menjadikan KPU Kabupaten Lombok Utara sebagai lembaga non struktural yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,              efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan                datang.

4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Lombok Utara.

Tersusunnya Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisa untuk membuat kebijakan dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dimasa datang. (Prodat & Tekmas Kpu Klu)





Tuliskan Komentar