Minggu, 21 Oktober 2018, WIB

Kamis, 28 Jun 2018, 13:17:37 WIB, 27 View abdul gapur, Kategori : Berita KPU RI

Kotamobagu, kpu.go.id - Tahapan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Kotamobagu 2018 telah memasuki saat menentukan. Agenda terakhir (24-26 Juni 2018) adalah tahapan masa tenang. Itu artinya seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada serentak sudah berjalan lebih dari 90 persen.

Tulisan secuil ini bukan bermaksud mengklaim diri benar dan yang lain salah. Tulisan ini lebih pada mengajak dan berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Kotamobagu tahun ini bisa benar-benar berjalan bersih, transparan, bermartabat, berkualitas dan berintegritas. Tulisan ini juga sebagai bahan refleksi, sebagai sarana tukar pikiran serta urun rembug dalam rangka mensukseskan gelaran Pilwako Kota Kotamobagu 2018.

Nah, terkait dengan mewujudkan Pilwako KK yang bersih, tranparan, bermartabat dan lain-lain itu, KPU Kota Kotamobagu jauh-jauh sudah memberikan tema pilwako tahun ini dengan “Netralitas, Profesionalitas dan Berintegritas”. Tema-tema tersebut seiring dan sejalan dengan amanat UU Pilkada dan UUD 1945. Netralitas dalam arti KPU Kota Kotamobagu sebagai penyelenggara pemilihan bersikap netral dan tidak memihak kepada calon tertentu. Profesionalitas adalah sikap profesional dalam menjalankan tahapan, tentunya harus seirama dengan regulasi. Dan berintegritas dipahami sebagai moral serta mental penyelenggara yang harus bersih dari kepentingan politik tertentu.

Sebagai penyelenggara, KPU Kota Kotamobagu, sebagaimana KPU-KPU daerah lainnya, hanya bisa berharap pelaksanaan Pilwako 2018 di Kota Kotamobagu bisa sukses dalam dua hal; Pertama, angka tingkat partisipasi masyarakat (parmas) tinggi. Indikatornya pada tanggal 27 Juni 20918 nanti masyarakat (pemilih) berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak politik lima tahunannya.

Meski demikian, yang menjadi harap-harap cemas kami (KPU Kota Kotamobagu, red), mampukah tingkat parmas Pilwako Kota Kotamobagu 2018 kali ini melampaui atau paling tidak menyamai angka 81,7 persen sebagaimana Pilwako Tahun 2013 lalu? Atau, jangan-jangan malah anjlok dibawah angka tersebut?

Pada pelaksanaan Pilwako pertama pasca pemekaran daerah ditahun 2008 tercatat angka parmas Kota Kotamobagu mencapai 84,66 persen. Sayang turun saat Pilwako Tahun 2013 yakni sebesar 81,70 persen. Hal ini ditambah lagi saat Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) Tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2015, Kota Kotamobagu memiliki rapor buruk terkait partisipasi politik masyarakat, lantaran turun angka persentasenya jauh di atas rata-rata selama ini. (lihat tabel).

Dalam tabel menggambarkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kotamobagu tertinggi adalah ketika digelar Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 dengan angka 84,71 persen, diikuti Pilwako 2008 sebesar 84,66 persen. Setelah itu mengalami fluktuatif, bahkan penurunan yang cukup signifikan. Parmas terendah adalah saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut 2015 kemarin, dimana Kota Kotamobagu hanya mencatat 53,41 persen. Padahal saat Pilgub ditahun 2010 sebelumnya, parmas Kota Kotamobagu tercatat 63,70 persen. Lalu, siapa yang harus bertanggungjawab dengan kondisi itu? Yang pasti semua pihak terlibat, bukan hanya domain KPU saja. Justru peran seluruh elemen masyarakat diantaranya para calon, media massa dan partai politik (parpol) juga menentukan.

Fakta terjadi di lapangan hari ini kita masih temui masyarakat lebih memilih apatis, masa bodoh, atau acuh tak acuh terhadap apapun yang namanya pemilihan umum. Bagi kelompok ini mencoblos atau tidak mencoblos, memilih atau tidak memilih sama saja, tohtidak mendapatkan manfaat apa-apa. Mereka tidak mau hanya dijadikan komoditi tahunan. Karena itu mereka bersikap untuk tidak memilih alias golongan putih (golput).

Di bagian lain, partai politik (Parpol) yang diharapkan bisa berperan strategis meningkatkan parmas, justru tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bergerak ketika tahapan sudah memasuki pendaftaran calon legislator atau calon kepala daerah maupun presiden. Parpol hanya berharap dukungan masyarakat, tanpa memberikan efek balik, terutama setelah terpilih. Di masa transisi sekarang ini, hanya sebagian kecil saja kualitas calon yang diusung parpol bisa mempengaruhi masyarakat, lainnya ditentukan oleh faktor tertentu. Padahal, kalau saja parpol proaktif dan massif menggelontorkan program inovatif kepada masyarakat dan konstituen secara berkala dan berjenjang, pasti ketika menghadapi pemilihan umum tidak akan repot-repot lagi parpol mengawal suara dukungan, yang secara tidak langsung turut meningkatkan angka parmas.

Kedua, selain harapan agar jalannya tahapan pilwako aman dan lancar, diharapkan terpilihnya pemimpin daerah hasil pemilihan nanti kali ini bersih dari praktek politik uang (money politics). Karena itu KPU Kota Kotamobagu berharap naiknya angka parmas di Pilwako 2018 nanti bukan lantaran ditopang oleh praktek politik uang, melainkan oleh keikhlasan warga untuk memilih. Upaya penyelenggaraan pemilihan yang terbebas dari politik uang sudah gencar dikampanyekan KPU Kota Kotamobagu sejak gelaran Pileg 2014, Pilpres 2014 dan Pilgub Sulut 2015 lalu.

Kekhawatiran di atas rasanya beralasan bila merujuk pada hasil riset kampus ternama di daerah ini yang hasilnya sangat mencengangkan. Hasil penelitian tahun 2015 tersebut menyimpulkan sebanyak 52,6 persen responden yang diteliti, menyatakan pemberian uang pada pelaksanaan Pilwako 2013, Pileg 2014, Pilpres 2014 serta Pilgub 2015, benar terjadi. Bahkan 38,3 persen responden mengakui kegiatan pemberian uang pada setiap momen politik kerap terjadi. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi KPU dan masyarakat Kota Kotamobagu menyambut Pilwako 2018 yang akan segera memasuki tahapan penentuan.

Selentingan kabar beredar mengatakan politik bagi-bagi uang justru bermanfaat, karena secara tidak langsung ikut mendongkrak tingkat partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang kadung pragmatis atau bahkan acuh tak acuh tapi kemudian diberikan uang, biasanya bersemangat mendatangi TPS untuk menyalurkan pilihan politik, meski diakui pilihannya terkadang tidak sesuai dengan hati kecilnya. Mereka terpaksa melakukannya karena dorongan uang.

Problem lain yang muncul adalah tidak sampainya undangan (C6) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Begini, dalam berbagai kesempatan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, parpol serta setiap pembekalan kepada PPK maupun PPS, penulis selalu mengingatkan bahwa undangan yang diserahkan KPPS menjelang pemungutan suara bukanlah penentu utama pemilih bisa memilih. Yang menentukan pemilih bisa memilih adalah terdaftar di daftar pemilih (DPT) yang salinannya terpasang di kelurahan/desa. Kalau pun tidak terdaftar di DPT, pemilih bisa memperlihatkan identitas, tentu dengan catatan pemilih sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah dan berdomisili di lingkungan TPS yang bersangkutan. Dan kalaupun masih ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki identitas, yang bersangkutan masih bisa memperlihatkan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa yang bersangkutan adalah benar penduduk Kota Kotamobagu. Intinya, tidak ada regulasi untuk mempersulit pemilih untuk memilih, semuanya terpulang kepada pemilih sendiri.

Melawan Politik Uang (Mental Masyarakat)

Maraknya pemberitaan soal politik uang dalam setiap pemilihan umum sebenarnya bermuara dari mental masyarakat kita sendiri (pemberi dan penerima). Bagaimana parpol dan para calon mau berusaha bermain fair serta jujur, kalau ternyata masyarakat kita sendiri sudah bermental pragmatis seperti itu. Mereka berpikir seperti itu karena ada pihak-pihak yang butuh suara-suara mereka.

Lalu, bagaimana cara merubah paradigma dan mental masyarakat kita yang kadung pragmatis seperti itu? Pertama, parpol atau siapapun yang memiliki hak untuk mencalonkan pemimpin wajib memilih calon berkualitas, berkredibilitas, serta berintegritas di mata masyarakat. Dan, jangan selalu mengandalkan materi. Parpol dan kelompok yang memiliki hak mencalonkan pemimpin juga harus rajin mensosialisasikan calonnya kepada masyarakat. Jangan sekali-kali berharap materi dapat memberikan jaminan bisa meraup dukungan. Kedua, kepada para calon yang bertarung harus mampu menciptakan iklim kompetisi yang positif. Berikan pemahaman dan jangan ajarkan masyarakat kita berpolitik uang. Ketiga, sikap tegas penegakkan hukum sebagai efek jera, baik kepada pemberi maupun penerima uang.

Pakar Politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ada tiga hal praktik politik uang menjadi tidak efektif; (1). Bila kandidatnya hebat, baik dan rakyat mencintainya. (2). Bila pemilihnya loyal pada parpol atau pendukungnya. Jadi siapa pun yang diusung akan tetap dipilih. (3). Sistem hukum serta moral hukum yang tegas dan kuat.

Secara internal, dalam berbagai kegiatan, baik bersama parpol dan elemen masyarakat maupun di acara-acara seperti bimbingan teknis serta sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kota Kotamobagu selalu mengingatkan untuk tidak main-main dengan politik uang. Sebagai penyelenggara ditingkat bawah, PPK, PPS dan KPPS sangat menentukan baik-buruknya kualitas pemilihan.

Bahkan KPU Kota Kotamobagu juga meminta kepada seluruh anggota PPK, PPS serta KPPS untuk ikut mengawasi jalannya pemilihan, bila mendapati praktek curang segera laporkan ke pengawas atau aparat penegak hukum disertai bukti-bukti. Pertimbangannya, sebagai bagian dari masyarakat serta pemilih, KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS dan KPPS, wajib memberikan laporan bila ada kejanggalan dalam proses pemilihan. KPU Kota Kotamobagu juga tak henti-hentinya meminta PPK, PPS dan KPPS sebisa mungkin menciptakan penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan berintegritas.

Kunci dari semua itu saat seleksi panitia adhoc dilakukan super ketat, agar diperoleh penyelenggara ditingkat bawah yang benar-benar profesional dan berkualitas memahami tugasnya. Yang lebih penting lagi ada uji publik terhadap mereka-mereka yang sudah terpilih. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilainya. Patut dicatat, selama penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilgub Sulut lalu, KPU Kota Kotamobagu banyak melakukan funishment bahkan pencopotan beberapa anggota PPK dan PPS yang terbukti tidak netral atau mendukung salah satu peserta pemilihan. Sikap-sikap dan komitmen seperti itu akan terus dilakukan menghadapi hari H pemungutan suara Pilwako Tahun 2018 mendatang.

KPU Kota Kotamobagu berpandangan, kalau tidak dari sekarang untuk mengingatkan soal buruknya praktek politik uang bagi pendidikan politik masyarakat kita, kapan lagi? Jangan sampai masyarakat kita yang sebenarnya sudah semakin maju dalam hal berpikir dan teknologi, justru terperosok dengan pola pikir primitif dan pragmatis.

Mari jo torang sukseskan Pilkada Kota Kotamobagu 2018 ini dengan ba pilih, dengan  mendatangi TPS untuk memilih walikota dan wakil walikota periode 2018-2023 pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Jangan golput, sayangi suara kita kalau tidak digunakan untuk memilih. Jadikan Pilkada kali ini sebagai sebuah pesta rakyat dengan senyum, suka cita, dan kegembiraan. Tidak perlu ada saling hujat, apalagi sampai terjadi hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Siapapun yang menjadi pemenang, itulah pilihan rakyat Kota Kotamobagu, yang secara tidak langsung merupakan pilihan Tuhan. (***)

Tabel

Partisipasi Masyarakat Kotamobagu

 

NO

PEMILIHAN UMUM

TAHUN

PARMAS (%)

1.

Pemilihan Walikota Kotamobagu

2008

84,66

 

 

2013

81,70

2.

Pemilihan Legislatif

2009

84,71

 

 

2014

79,28

3.

Pemilihan Presiden

2009

77,02

 

 

2014

67,26

4.

Pemilihan Gubernur Sulut

2010

63,70

 

 

2015

53,41

Sumber: Data KPU Kota Kotamobagu, 2016

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6220/Mari-Jo-Torang-Ba-Pilih



Jumat, 29 Jun 2018 Pilkada 2018 Aman dan Lancar


Tuliskan Komentar