Minggu, 22 April 2018, WIB

Rabu, 03 Jan 2018, 12:54:24 WIB, 102 View NASIHIN, Kategori : BERITA KPU KLU

GANGGA (kpu-lombokutarakab.go.id) - Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang, beberapa tahapan sudah dilakukan KPU Lombok Utara. Pada tahap awal ini, KPU Lombok Utara menggelar rapat kerja (Raker) bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, Pemkab Lombok Utara, partai politik dan stakeholder terkait.

            Rapat kerja ini digelar dalam dua gelombang. Gelombang pertama digelar pada 27 hingga 28 November 2017, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, dan Pemkab Lombok Utara.

            Selanjutnya gelombang kedua dilakukan pada 8 hingga 9 Desember 2017 dengan melibatkan partai politik dan organisasi kepemudaan (KNPI dan FKMLU).

            Ketua KPU Lombok Utara Fajar Marta mengungkapkan raker ini bertujuan untuk mendengar masukan dari stakeholder terkait penyusunan dan penataan dapil.

            Raker penataan dapil ini sangat penting, karena masukan dari stakeholder dan parpol ini akan dibawa KPU Lombok Utara pada pertemuan lanjutan di tingkat provinsi maupun pusat.

            Fajar menjelaskan khusus untuk dapil kabupaten/kota, penentuan jumlahnya tidak tercantum dalam lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017, sehingga kabupaten/kota diberi amanah untuk mengajukan dapil sendiri ke pusat dengan memperhatikan indikator dan persyaratan.

            Sesuai ketentuan Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tujuh prinsip yang harus diperhatikan dalam Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) yaitu prinsip kesetaraan suara-nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (OPOVOV).

Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional yaitu ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar (3 hingga 12 kursi/Dapil).

Selanjutnya, prinsip proporsional yakni kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.

Keempat, prinsip integralitas wilayah yakni memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.

Prinsip kelima adalah dalam cakupan wilayah yang sama - penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Prinsip Kohesivitas yakni memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, dan yang terakhir adalah prinsip Kesinambungan yakni Penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada pemilu sebelumnya. by: Sub-Bag Teknis dan Hupmas





Tuliskan Komentar