Sabtu, 18 Agustus 2018, WIB

Rabu, 04 Apr 2018, 08:33:00 WIB, 43 View abdul gapur, Kategori : Berita KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR di Gedung DPR Senayan Selasa (3/4/2018).

RDP hari kedua membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait kampanye Pemilu 2019. Salah satu poin yang dibahas mengenai mekanisme cuti kampanye bagi presiden dan wakil presiden, serta pemasangan tokoh lokal dan nasional dalam bahan dan alat peraga kampanye.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjelaskan Undang-undang (UU) jelas menyatakan presiden dan wakil presiden petahana melaksanakan cuti saat masa kampanye, namun seperti apa mekanisme mengenai cuti ini belum diatur detil dalam UU. “Beberapa pandangan terkait cuti kampanye presiden dan wakil presiden perlu didiskusikan, untuk itu KPU juga meminta pandangan Komisi II DPR RI dan pemerintah. Cuti ini tentu berbeda dengan cuti kampanye pilkada yang cuti untuk seluruh waktu tahapan kampanye,” tutur Wahyu yang membidangi kampanye di KPU RI.

Terkait pemasangan tokoh lokal dan nasional dalam bahan dan alat peraga kampanye Pemilu 2019, hal itu diperbolehkan dalam rancangan peraturan KPU. Sebab menurut dia ketentuan ini berbeda dengan Pilkada 2018 yang melarang pencantuman tokoh selain pengurus partai politik (parpol). “Desain bahan dan alat peraga kampanye Pemilu 2019 tetap dari peserta pemilu 2019, KPU akan memverifikasi terlebih dahulu agar tidak melanggar ketentuan, dan pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara,” jelas Wahyu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo menegaskan bahwa ketentuan UU untuk petahana presiden dan wakil presiden cuti tersebut harus dengan mempertimbangkan kewajiban keberlangsungan pemerintahan dan negara.

Senada, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa prinsip utama dari cuti adalah tetap berjalannya kepemimpinan negara. menurut dia pemerintah sendiri saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk merevisi aturan sebelumnya terkait cuti kampanye bagi presiden dan wakil presiden, serta pejabat negara lainnya seperti menteri, gubernur, walikota, dan bupati pada Pemilu 2019.

“Presiden dan wakil presiden juga mempunyai hak untuk kampanye pemilu, kalau harus cuti maka presiden dan wakil presiden wajib menjamin kelancaran pemerintahan dan negara. Cuti tersebut bisa dilakukan pada waktu tertentu, misalnya 24 jam, bagaimana mekanismenya,” ujar Suhajar yang hadir mewakili Mendagri.

Suhajar juga menjelaskan, untuk menjamin kelangsungan pemerintahan dan negara, diaturan nanti diwacanakan agar presiden dan wakil presiden bisa cuti secara bergiliran sesuai kesepakatan presiden dan wakil presiden. Jadwal cuti presiden dan wakil presiden akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kepada KPU. (hupmas kpu/Arf/Foto Ieam/ed diR)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5869/KPU-DPR-dan-Pemerintah-Bahas-Aturan-Cuti-Kampanye-Presiden



Jumat, 29 Jun 2018 Pilkada 2018 Aman dan Lancar


Tuliskan Komentar