Senin, 19 Februari 2018, WIB

Jumat, 09 Feb 2018, 14:04:05 WIB, 8 View abdul gapur, Kategori : Berita KPU RI

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pembukaan penyusunan laporan keuangan dana pemilu terkait rekonsiliasi (e-rekon) dan penyusunan laporan keuangan semester II tahunan tahun 2017.

Acara dihadiri Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim serta Kepala Biro Keuangan Nanang Priyatna. Selain itu turut diundang Sekretaris, Operator Sistem Aplikasi Informasi Berbasis Aktual (SAIBA) juga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dari 34 Provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya Arief Budiman mengingatkan kepada peserta untuk memonitor laporan keuangan didaerah masing-masing demi tercapainya target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil perbincangannya dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu menyebut persoalan laporan pemeriksaan di KPU masih terkait penggunaan anggaran khususnya hibah pemilihan kepala daerah (pilkada). “Temuan sementara itu, (jadi) bapak, ibu sekalian sekretaris provinsi mohon lakukan monitoring terhadap KPU Kab/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah,” ucap Arief di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Arief melanjutkan, sistem reward and punishment yang kini diterapkan seharusnya dapat menular di jajaran tingkat daerah guna memicu kinerja pegawai KPU. “Kita sudah bertekad, maka bapak, ibu sekalian harus saling mendukung. Kalau 33 provinsi beres, 1 Provinsi enggak maka itu akan mempengaruhi loh,” tandasnya.

Acara rapat pembukaan penyusunan laporan keuangan dana pemilu terkait rekonsiliasi (e-rekon) dan penyusunan laporan keuangan semester II tahunan tahun 2017 berlangsung selama tiga hari dan berakhir Jumat (9/2). Dihari kedua dan ketiga akan menghadirkan sejumlah narasumber antara lain BPK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Pelaksanaan Anggaran (DJPA), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Inspektorat KPU. (hupmas bil/ed di2)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5500/Kejar-WTP-Ketua-KPU-Minta-Laporan-Keuangan-Daerah-Diperhatikan/berita





Tuliskan Komentar