Selasa, 23 Januari 2018, WIB

Senin, 06 Nov 2017, 13:33:16 WIB, 23 View ANGGAR KUSUMA NEGARA, Kategori : Berita KPU RI

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan konsistensinya pada peraturan yang telah disepakati dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, yaitu Surat Edaran (SE) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 1093 Tahun 2017.

Sedianya pada hari ini, Jumat (03/11) pada sidang pemeriksaan di majelis Bawaslu, KPU diminta majelis Bawaslu untuk menanggapi atau menjawab laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan pelapor ke Bawaslu. Namun KPU berpendapat bahwa untuk mencapai kebenaran materiil itu tidak boleh melanggar ketentuan formil.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan dalam SE tersebut, huruf r menyatakan bahwa Bawaslu wajib menyampaikan undangan setidak-tidaknya dua hari sebelum sidang pemeriksaan. Apabila undangan disampaikan pada sidang sebelumnya atau sidang pendahuluan, maka ini hal yang berbeda berdasarkan SE Bawaslu tersebut, karena ini sidang pemeriksaan, substansinya berbeda.

“KPU bukan belum siap, tetapi kami minta diperlakukan dengan layak. KPU baru mendapatkan undangan tersebut tadi malam tanggal 02 November 2017,” tutur Pramono yang menghadiri sidang didampingi Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik dan Biro Hukum KPU RI.

Pramono juga juga meminta kepada majelis Bawaslu agar ketentuan SE tersebut terpenuhi, maka KPU akan menyampaikan pokok-pokok jawaban pada hari Senin 6 November 2017, sesuai aturan yaitu dua hari kerja setelah undangan diterima.

“Kalau kita lihat dalam SE Bawaslu tersebut huruf r angka 3 dinyatakan bahwa surat pemberitahuan ke terlapor dan pelapor disampaikan melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, dan faksimili, bukan disampaikan dalam sidang majelis,” tegas Pramono.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan yang memimpin sidang mempunyai pendapat yang berbeda. Menurutnya, sidang pendahuluan dan sidang pemeriksaan adalah rangkaian satu kesatuan, sehingga undangan yang disampaikan lisan secara langsung adalah undangan resmi.

Namun pada akhirnya, majelis Bawaslu memberikan kesempatan kepada KPU untuk menyampaikan jawaban pada hari Senin 6 November 2017 pada pukul 10.00 WIB untuk perkara nomor 001, 002, 003, 005, 006, dan 007, bersama perkara nomor 008, 009, 010, dan 004. (Arf/red FOTO Dosen/Humas KPU RI)





Tuliskan Komentar