Selasa, 23 Januari 2018, WIB

Kamis, 09 Nov 2017, 14:10:05 WIB, 53 View ANGGAR KUSUMA NEGARA, Kategori : Berita KPU RI

Sentul, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019, hari Kedua, Senin (6/11) Kepala Biro Logistik, Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan ada 5 (lima) indikator kinerja Biro Logistik. 

Pertama persentase satuan kerja (satker) KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.

Kedua persentase satker KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota penyelenggara pemilu/pemilihan yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik.

Ketiga persentase satker KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan tanpa ada persoalan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.

Keempat persentase satker KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.

Indikator Kelima, persentase satker KPU/KIP kabupaten/kota yang menginventarisir dan memelihara logistik pemilu/pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilihan.

Selain itu Purwoto juga mengatakan keterkaitan fasilitas pengelolaan data kebutuhan dan dokumentasi logistik pemilu/pemilihan yang output kegiatan mencakup tersusunnya evaluasi pengelolaan logistik pemilu/pemilihan secara menyeluruh dari aspek manajemen logistik pemilu.

“Sedangkan kebutuhan fasilitasi pengadaan logistik pemilu sasarannya adalah terinformasikan kebijakan logistik pemilu/pemilihan kepada satuan kerja dan  terlaksananya proses pengadaan secara procedural dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa,” ujar Purwoto.

Rakor yang berlangsung selama tiga hari itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu 2019. 

Pembicara yang hadir antara lain dari Lembaga Kebijakkan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo dengan materi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya dibidang Perencanaannya, serta dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indra Jaya dengan materi Perencanaan dan Arah Kebijakan Pembangunan Politik.

Dalam penyampaian materinya, Yulianto mengatakan, pengadaan logistik memang tidak mudah karena melibatkan KPU dari tiap daerah. Sedangkan terkait anggaran, ia mengatakan pengadaan logistik perlu ada kajian dan pencermatan karena anggaran yang disediakan bersumber dari negara.

“Dalam konteks pengadaan, diperlukan perencanaan matang. Misalnya terkait dengan waktu pengadaan, spek yang dibutuhkan, kira-kira membutuhkan berapa anggaran, dan harus dipastikan lokasi pengiriman dan penyedia yang akan memproduksi terkait pengadaan barang,” ujarnya.

“Oleh karenanya perlu dibuatkan standar/spek, agar barang yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Gagasan katalog bisa diteruskan, perlu dicermati juga kebutuhan pendukung (semisal alat peraga). Selain itu KPU provinsi perlu merinci lagi terkait dengan kebutuhan kotak suara, dengan mengetahui pelaksana dan penyedia barang logistik, maka akan menjadi cerminan dan rencana ke depan bagi KPU RI terkait keberhasilan penyelenggaraan pemilu, dan yang terpenting perlu dilakukan riset terkait dengan profil penyedia, termasuk dengan pengadaan kotak suara dan proses pembuatannya seperti apa,” papar Yulianto.

Sementara itu Indra Jaya mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan pemantapan kelembagaan. Sehubungan dengan hal tersebut yang perlu diperhatikan dengan memperbaiki kinerja pemerintah daerah secara umum, mengurangi korupsi, memperbaiki saluran representasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengawasan.

“Optimalisasi peran KPU dalam pembangunan politik dan demokrasi antara lain dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang efektif, perbaikan fungsi pendidikan pemilih, modul dan materi pendidikan pemilih yang lebih luas,” kata dia. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)





Tuliskan Komentar