Sabtu, 18 Agustus 2018, WIB

Rabu, 28 Mar 2018, 09:21:10 WIB, 82 View abdul gapur, Kategori : Berita Pemkab KLU

Humaspro Setda KLU, Tanjung - Bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara, Ketua DPRD KLU Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradiyanti, didampingi Wakil Ketua DPRD membuka Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2017 dan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Penyertaan Modal pada PDAM KLU.

Hadir pada paripurna tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Sekretaris DPRD Drs. H. Akhmad Sujanadi, Paraanggota DPRD, Parastaf Ahli, Paraasisten, Parakepala OPD, Parakabag lingkup Setda KLU, beserta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD KLU Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradiyanti, membuka rapat paripurna dengan menjelaskan sesuai prosedur penjadwalan, masing-masing pemandangan umum fraksi.

"Untuk tertibnya pandangan umum Fraksi DPRD, perlu dibagi sesi menjadi beberapa pandangan umum fraksi. Diantaranya Fraksi Hanura, Fraksi Merah Putih, Fraksi Kebangkitan Nasional, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat," imbuh anggota dewan dari Partai Demokrat itu.

Sementara itu, keputusan akhir dari setiap fraksi yang sudah diputuskan, dibacakan Sekretaris DPRD KLU Drs. H. Akhmad Sujanadi. Tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD KLU, untuk selanjutnya mendapatkan pengetukan formal paripurna DPRD KLU.

"Pimpinan DPRD KLU menimbang sesuai pasal 107 ayat 1 tentang peraturan tata tertib DPRD KLU menyatakan, poin (a) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh pimpinan DPRD dan bupati yang disampaikan oleh pimpinan DPRD pada bupati dan ditetapkan jadi Peraturan Daerah. Poin (b), bahan Rancangan Peraturan Daerah diatas telah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Poin (c), berdasarkan pertimbangan sesuai dengan yang dimaksud huruf a dan b, tentang Penyertaan Modal terhadap PDAM perlu ditetapkan sebagai Perda," imbuh Sekretaris DPRD disambut riuh aplaus hadirin pada ruang persidangan.

Sementara itu, usai mendengar keputusan fraksi-fraksi yang menerima LKPJ dan Raperda Penyertaan Modal PDAM, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH dalam sambutannya mewakili bupati menyampaikan untuk menjunjung persaudaraan, persatuan dan kesatuan.

"Saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama serta menjunjung persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk KLU yang religius berbudaya, adil, dan sejahtera," ajak wabup yang juga pernah sebagai anggota dewan itu.

Lebih lanjut wabup menyampaikan sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah terjadi beberapa kali perubahan, bahwa bumi, air dan segala isi yang terkandung didalamnya adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Negara menjamin kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. PDAM merupakan salah satu BUMD, salah satu instrumen penggerak ekonomi yang menggerakkan ekonomi daerah dalam meningkatkan PAD. Diperlukan usaha nyata pemda dengan menyertakan modal pada PDAM dan BUMD lainnya, juga investasi dengan swasta yang bertujuan manfaat ekonomi sosial," ungkapnya.

Lebih lanjut Wabup memaparkan sesuai dengan pasal 41 ayat 3 UU nomor 1 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal dan Investasi harus mempunyai landasan hukum sebagai regulasi, sehingga terlaksananya tata tertib dalam investasi untuk penyertaan. Tiap modal dilakukan melalui mekanisme produk perda yang diatur pada PP nomor 59 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sidang dilanjutkan tahap berikutnya, pada pengesahan paripurna dewan.

(sas/humaspro) Foto: rsd/humaspro

http://lombokutarakab.go.id/v1/berita/266-dewan-rapat-paripurna-lkpj-2017-dan-raperda-penyertaan-modal-pdam



Jumat, 29 Jun 2018 Pilkada 2018 Aman dan Lancar


Tuliskan Komentar