Jumat, 19 Oktober 2018, WIB

Senin, 30 Apr 2018, 08:07:27 WIB, 38 View abdul gapur, Kategori : Berita Pemkab KLU

Humaspro Setda KLU, Tanjung - Rapat Paripurna Istimewa merupakan rangkaian penghujung mekanisme adanya Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun 2017 yang dilaksanakan di aula paripurna Sekretariat DPRD KLU (27/4). Rapat Paripurna Istimewa itu dihadiri Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH didampingi Ketua DPRD Lombok Utara Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradianti, bersama Wakil Ketua H. Djekat, SH dan Sudirsah Sudjanto SIP, Sekretaris DPRD KLU Drs. H. Akhmad Sujanadi, parakepala OPD lainnya, parakepala desa dan paracamat beserta tamu undangan lainnya.

Terdapat delapan rekomendasi yang disampaikan dewan terhadap LKPJ yang dibacakan juru bicara DPRD Debi Ariawan, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam pengelolaan PAD serta pemuktahiran potensi dan kerja sama stakeholder. Meninjau tarif retribusi daerah, memaksimalkan potensi yang ada dengan mencari pengelolaan retribusi sesuai dengan karakter daerah Lombok Utara, melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap potensi-potensi PAD.

Selain itu pula, lanjutnya, bupati perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas serta visi misinya, menyusun dan menata sistem pembiayaan agar APBD dapat berjalan dengan baik sehingga silpa yang selama tiga tahun berturut-turut diatas 75 milyar dapat diturunkan pada tahun mendatang.

Ditambahkannya paripurna, rekomendasi selanjutnya mengambil kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait.

Adapun rekomendasi lainnya, lanjut anggota dewan Fraksi Golkar itu, menata kependidikan terutama penempatan tenaga pendidik agar sesuai dengan motto kembali ke khittah pendidikan, mengembalikan para guru ke tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan memberi kesejahteraan.

Paripurna istimewa itu diwarnai beberapa interupsi guna penyempurnaan rekomendasi. Setwan DPRD KLU Drs. H. Akhmad Sujanadi, kemudian menyampaikan drafting keputusan, diakhiri penyerahan rekomendasi DPRD tentang LKPJ akhir tahun 2017 dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Lombok Utara.

(ags/humaspro) Foto: ysf/humaspro

Humaspro Setda KLU, Tanjung - Rapat Paripurna Istimewa merupakan rangkaian penghujung mekanisme adanya Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun 2017 yang dilaksanakan di aula paripurna Sekretariat DPRD KLU (27/4). Rapat Paripurna Istimewa itu dihadiri Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH didampingi Ketua DPRD Lombok Utara Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradianti, bersama Wakil Ketua H. Djekat, SH dan Sudirsah Sudjanto SIP, Sekretaris DPRD KLU Drs. H. Akhmad Sujanadi, parakepala OPD lainnya, parakepala desa dan paracamat beserta tamu undangan lainnya.

Terdapat delapan rekomendasi yang disampaikan dewan terhadap LKPJ yang dibacakan juru bicara DPRD Debi Ariawan, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam pengelolaan PAD serta pemuktahiran potensi dan kerja sama stakeholder. Meninjau tarif retribusi daerah, memaksimalkan potensi yang ada dengan mencari pengelolaan retribusi sesuai dengan karakter daerah Lombok Utara, melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap potensi-potensi PAD.

Selain itu pula, lanjutnya, bupati perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas serta visi misinya, menyusun dan menata sistem pembiayaan agar APBD dapat berjalan dengan baik sehingga silpa yang selama tiga tahun berturut-turut diatas 75 milyar dapat diturunkan pada tahun mendatang.

Ditambahkannya paripurna, rekomendasi selanjutnya mengambil kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait.

Adapun rekomendasi lainnya, lanjut anggota dewan Fraksi Golkar itu, menata kependidikan terutama penempatan tenaga pendidik agar sesuai dengan motto kembali ke khittah pendidikan, mengembalikan para guru ke tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan memberi kesejahteraan.

Paripurna istimewa itu diwarnai beberapa interupsi guna penyempurnaan rekomendasi. Setwan DPRD KLU Drs. H. Akhmad Sujanadi, kemudian menyampaikan drafting keputusan, diakhiri penyerahan rekomendasi DPRD tentang LKPJ akhir tahun 2017 dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Lombok Utara.

(ags/humaspro) Foto: ysf/humaspro

http://lombokutarakab.go.id/v1/berita/305-dewan-rekomendasikan-dan-terima-lkpj-kepala-daerah-tahun-2017



Jumat, 29 Jun 2018 Pilkada 2018 Aman dan Lancar


Tuliskan Komentar