Minggu, 22 April 2018, WIB

Selasa, 27 Mar 2018, 15:02:15 WIB, 57 View abdul gapur, Kategori : Berita Pemkab KLU

Humaspro Setda KLU, Tanjung - Bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara menghadiri rapat Paripurna DPRD KLU dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (26/3).

Rapat Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD KLU Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradiyanti itu didampingi Wakil Ketua DPRD, Para anggota DPRD, Para kepala OPD, Para Kabag lingkup Setda KLU dan tamu undangan lainnya.

Sebelum membaca LKPJ setebal empat puluh halaman itu, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH memintakan izin kepada pimpinan dewan untuk membaca sebagian LKPJ, kemudian dilanjutkan Wabup Sarifudin, SH., MH.

"Sebelum saya mulai membacakan LKPJ ini, mohon izin kepada pimpinan dewan. Saya membaca setengah dan wabup setengah, karena ini pertanggungjawaban kami berdua," tandas bupati yang juga pernah menjabat anggota parlemen itu.

Bupati mengapresiasi dan berterima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU dalam upaya mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan, demikian pula terhadap forum OPD, Pers baik elektronik maupun cetak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pegiat NGO.

LKPJ merupakan agenda tahunan, mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai diktum kepala daerah yang wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan masyarakat.

Bupati menambahkan, pembangunan daerah tahun 2017 sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 terkait belanja daerah dan KUA PPAS serta penjabaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pemda KLU melakukan inovasi dan peningkatan pembangunan serta percepatan reformasi sehingga diperlukan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan kurun waktu lima tahun.

Sementara itu, pembacaan LKPJ yang dibacakan Wabup Sarifudin, SH., MH diantaranya urusan keluarga berencana, otonomi daerah, pertanian dan ketahanan pangan.

"Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, indikator KB realisasinya 70,95 persen. Sedangkan untuk perlindungan sosial dan hukum bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari penjualan orang, terdapat 99 program dan 56 kegiatan dengan anggaran 77 milyar. Urusan Otonomi Daerah, Pemda KLU mendapat 18 penghargaan baik dari pusat maupun provinsi," jelasnya.

Ditambahkan wabup, ketahanan pangan, realisasinya 90,17 persen. Sedangkan urusan pertanian dengan terpenuhinya stok pangan daerah melalui anggaran 17,95 milyar.

Masih terkait LKPJ, paripurna selesai untuk dilanjutkan pada sidang paripurna berikutnya.

(sas/humaspro) Foto: rsd/humaspro.

http://lombokutarakab.go.id/v1/berita/265-bupati-dan-wabup-hadiri-paripurna-dprd-lkpj-kepala-daerah





Tuliskan Komentar